Standar Prosedur

Surat Ijin Tempat Usaha

DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan PTSP
  5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon
  6. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon
  7. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017, tentang Pelimpahan kewenangan Penandatanganan Izin Prisip Penanaman Modal, Perizinan, dan Non Perizinan
  8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003

SYARAT LAYANAN

SITU BARU

  1. Rekomendasi dari DISPERINDAG bagi SITU Baru
  2. Fotokopy KTP
  3. Fotokopy NPWP
  4. Fotokopy PBB
  5. Keterangan PBB(Bila nama tidak Sesuai dengan PBB)
  6. Foto Kopy Akte Pendirian Perusahaan
  7. Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/ Kelurahan
  8. Keterangan Kesehatan Dinkes
  9. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
  10. Retribusi Sampah dan Pajak Reklame
  11. Keterangan Pemadam
  12. Denah Lokasi
  13. Fotokopyopy SK IMB bagi yang menggunakan gedung permanen
  14. Ijin Prinsip Penanaman Modal
  15. Izin Lingkungan Hidup untuk Usaha yang berdampak Lingkungan Hidup
  16. Surat Kuasa bermeterai khusus untuk permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, dilengkapi dengan rekaman KTP pemberi dan penerima kuasa.

SITU PERPANJANG
  1. Fotokopy KTP
  2. Fotokopy NPWP
  3. Retribusi Sampah dan Pajak Reklame
  4. Rekomendasi Teknis bila ada perubahan data Dari Disperindag
  5. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
  6. Keterangan Domisili Usaha bila alamat berubah
  7. Fotocopy PBB
  8. Keterangan PBB (bila tidak sesuai dengan PBB)
  9. Keterangan Kesehatan dari Dinkes
  10. Keterangan Pemadam
  11. SITU lama (asli) Keterangan hilang dari Kepolisian dan surat permohonan untuk proses/ cetak ulang
  12. Ijin Penanaman Modal ( Jika Ada Perubahan, Perluasan, atau Penggabungan)
  13. Izin Lingkungan Hidup untuk Usaha yang berdampak Lingkungan Hidup
  14. Surat Kuasa bermeterai khusus untuk permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, dilengkapi dengan rekaman KTP pemberi dan penerima kuasa.

SISTEM MEKANISME & PROSEDUR

WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu Penyelesaian permohonan Izin SITU baru 7 Hari,5 (lima) hari untuk SITU Perpanjang yang mengalami perubahan data, 1 (satu) hari untuk SITU perpanjang yang tidak mengalami perubahan data terhitung dari pemberkasan permohonan sampai selesai izin setelah persyaratan lengkap.

BIAYA / TARIF

Rp. 0,- (Gratis)

PRODUK LAYANAN

Surat Izin Tempat Usaha

FASILITAS

  1. Komputer
  2. Printer
  3. Monitor Display
  4. Touch Screen
  5. ATK
  6. Meja, kursi
  7. Mesin Antrian

KOMPETENSI PELAKSANA

  1. SLTA/Diploma/Sarjana (S1)
  2. Mampu mengoperasikan komputer
  3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mampu bekerja dalam Tim

PENGAWASAN INTERNAL

  1. Dilakukan oleh atasan langsung
  2. Dilakukan oleh aparat fungsional
  3. Dilakukan secara kontinyu
  4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

PENGADUAN

  1. Melalui kotak saran
  2. Loket Pengaduan
  3. Website
  4. Touch Screen
  5. Layanan SMS Pengaduan

JUMLAH PELAKSANA

Jumlah personil sebanyak 14 (empat belas) orang (sesuai kebutuhan ril)

KEAMANAN & KESELAMATAN PELAKSANA

  1. Keamanan produk layanan dijamin keabsahannya
  2. Surat Ijin dibubuhi tandatangan serta Cap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap

EVALUASI

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 9 (sembilan) komponen Standar Pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan

Copyrights © 2019 & All Rights Reserved by DPMPTSP Kota Ambon.